Si Penjaga Warung's Blog

Icon

It's everything related to me, the Penjaga Warung, and my Warung

Kementerian BUMN: Dividen dan Pajak Tidak Bisa Disandingkan

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi pernyataan Ekonom Faisal Basri soal dividen BUMN lebih kecil dibandingkan 4 cukai rokok swasta tidak tepat. Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu, dua hal yang berbeda tidak bisa dibandingkan secara langsung.

“Itu pernyataan yang agak aneh keluar dari pakar ekonomi. Pajak dan dividen kan tidak bisa dibandingkan, sama seperti bandingkan kambing dan kerbau,” ujarnya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (9/10/2009).

Menurutnya, dividen hanya bagian dari setoran perusahaan pelat merah kepada negara. Padahal jika dilihat secara total, setoran BUMN juga meliputi berbagai macam pajak yang dalam setahun bisa mencapai Rp 200 triliun. “Kalau ditambah dividen kan jadi Rp 230 triliun,” ujarnya.

Ia menampik kalau pemerintah tidak menerima kritik dari pihak lain. Menurutnya, kritik tersebut akan diterima jika memang porsi dan pembandingnya tepat. “Jangan sampai bikin orang bingung dengan pembanding yang tidak sama,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah tidak memiliki badan usaha yang bergerak di sektor usaha rokok. Menurut Said, jika ada BUMN rokok, pasti setoran ke negara akan lebih besar ditambah dengan dividen dari perusahaan yang bersangkutan.

“Coba kalau ada BUMN rokok, cukainya juga pasti lebih tinggi dari perusahaan swasta. Tidak bakal ada pita cukai palsu,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, yang paling penting dari setoran BUMN adalah pajak, bukan dividen. Menurutnya, 30 persen dari pendapatan BUMN sudah masuk ke dalam pajak. “Kalau bisa dividen enggak diambil sehingga BUMN berkembang menjadi instrumen kebijakan publik,” ucapnya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan kontribusi dividen BUMN masih kecil dibandingkan pembayaran cukai 4 perusahaan rokok swasta.

Source: http://www.detikfinance.com/read/2009/10/09/150331/1218657/4/kementerian-bumn-dividen-dan-pajak-tidak-bisa-disandingkan

Advertisements

Filed under: Release, ,

Nasib Rokok Kretek Indonesia

Pemerintah benar-benar berusaha memberikan perlindungan penuh terhadap industri rokok di dalam negeri. Setelah enggan menandatangani konvensi bernama FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), pemerintah Indonesia saat ini dikabarkan berniat mengajukan komplain kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Komplain itu diajukan terkait dengan sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengeluarkan sebuah undang-undang yang memungkinkan regulator makin berkuasa untuk mengatur produk-produk tembakau, termasuk kemungkinan pelarangan masuknya rokok bercitarasa (rokok kretek, Red.) yang dibikin dari racikan rempah-rempah tropis.

Aturan ini, yang telah disetujui oleh DPR dan Senat AS awal bulan ini, menawarkan konsesi atau hak khusus untuk menthol, rokok yang paling digemari di pasar negeri Paman Sam itu. Dus, rokok kretek dari Indonesia dilarang masuk AS.

Indonesia pantas mengajukan komplain karena rokok kretek merupakan jenis rokok khas Indonesia yang diracik dari pucuk bunga tembakau yang sudah mengering.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dalam sebuah wawancara dengan media asing, menyatakan pihaknya akan melakukan konsultasi terkait dengan sikap AS tersebut.

Jika ternyata kebijakan yang diterapkan pemerintah Washington itu dinilai berbau diskriminatif, ungkapnya, pemerintah Indonesia akan membawanya dalam proses selayaknya di WTO.

Jika kebijakan itu benar-benar diterapkan pemerintah AS, maka hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi industri rokok di dalam negeri. Pasalnya, setiap tahun Indonesia mengekspor rokok kretek senilai 500 juta dolar AS.

Selain itu, aturan yang dinilai melanggar ketentuan WTO itu juga akan memukul petani tembakau di dalam negeri yang jumlahnya sekitar 4 juta petani.

Rokok memang telah menjadi salah satu komoditi yang sensitif, baik di pasar dalam negeri maupun pasar internasional. Karena dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia, sebagian besar negara telah berusaha memperketat masuknya rokok ke negeri mereka. Begitu juga dengan penggunaannya.

Salah satu upaya pengetatan konsumsi rokok oleh masyarakat internasional adalah ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerapkan FCTC.
Saat ini, FCTC sudah ditandatangani oleh lebih dari 160 negara anggota WHO, dan lebih dari 40 negara telah meratifikasinya.

Sekarang FCTC sudah menjadi hukum internasional. Sayangnya, Pemerintah Indonesia, sebagai salah satu pengagas dan legal drafter, hingga batas akhir juni 2004 tidak menandatangani FCTC.

Bagi Indonesia sendiri, industri rokok merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Cukai dari penjualan rokok mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Selain itu, industri ini juga banyak memberikan lapangan pekerjaan.

Terkait dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah AS, yang jadi pertanyaan apakah kebijakan itu sengaja diterapkan untuk memaksa Indonesia segera menandatangani FTFC atau memang itu murni keputusan politik dagang.

Selain itu, apakah Indonesia bisa menggalang dukungan dari produsen rokok kretek lainnya, yang justru melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mematikan industri rokok Indonesia. Di sinilah kekuatan diplomasi kita diuji.

Source: http://agroindonesia.co.id/2009/06/22/nasib-rokok-kretek-indonesia/

Filed under: Release, , , ,